Saya dulu selalu mengamini saat ada temen, kolega menyebarkan meme rangking daya baca dan kualitas pendidikan Indonesia dibanding negara lain dengan merujuk riset PISA. Kemudian dalam hati mengamini betapa sistem kita banyak yang perlu diperbaiki dan berada jauh di bawah negara lain. Salah satunya yang paling terkenal adalah soal beapa rendahnya minat baca para pelajar kita.

Dulu saya telan mentah-mentah data-data seperti itu. Namun dalam beberapa minggu ini, saya berubah pikiran. Terutama setelah terpapar diskusi soal critical pedagogi yang dulu waktu zaman masih aktif di IPM jadi semacam fondasi sistem perkadiran yang kami ikuti. Secara spesifik karena dalam salah satu kelas, saya terpapar buku dari Glass dan Berliner soal Mitos dan Kebohonan Seputar Sistem Pendidikan di AS (50 Myths and Lies That Threaten America’s Public Schools: The Real Crisis in Education)

Buku itu sebenarnya mencoba mengadvokasi berbagai macam hoaks dan kebohongan yang beredar di AS seputar sistem pendidikan mereka. Dan betapa sebetulnya mereka mengalami dan masih mengalami fase-fase mitos dan informasi yang kurang tepat soal reformasi pendidikan di negara itu. Banyak mitos dan hoaks yang menarik dan relevan dengan kondisi kita di dalam negeri. 



Nah soal kasus PISA itu, sebetulnya itu ada dalam tema besar soal penggunaan tes standardisasi yang digunakan oleh banyak orang untuk mengukur kualitas sebuah sistem. Dalam konteks AS, mereka selama ini merasa memiliki sistem pendidikan yang paripurna, namun dalam tes PISA itu, posisi AS juga ternyata jeblok, ada di papan tengah dan merasa medioker dibanding negara-negara maju lain, terutama misalnya yang selalu diagungkan adalah sistem pendidikan FInlandia. Apakah seburuk itu sistem pendidikan di AS?

Terlepas dari layak tidak, reliable atau tidak mengukur sistem pendidikan satu negara dengan negara yang lain, yang menjadi diskusi adalah soal perbanding yang seimbang antara satu negara dengan negara yang lain. Paling tidak ada dua argumentasi yang diajukan mengapa mengukur kualitas sistem dengan pola komparasi seperti itu. 

Pertama, standardisasi memang dibuat untuk melakukan saringan dan ukuran secara general dan tentu supaya bisa dibandingkan akan ada penyederhanaan dan reduksionis. Salah satunya supaya proses pengukuran menjadi lebih sederhana, bisa berkelanjutan dan bisa dibandingkan antar negara. Argumentasi yang pertama adalah bahwa pengukuran seperti itu sama sekali tidak bisa secara representatif mewakil kondisi yang diukur, apalagi sesuatu yang kompleks seperti sistem pendidikan. 

Pengukuran standar seperti itu biasanya hanya dilihat dari hasil akhir, misalnya skor dalam hal skill membaca, menghitung, dan kemampuan lain yang spesifik. Aspek-aspek yang sulit dihitung misalnya soal kebebasan berpikir, kreatifitas dan kemampuan lain yang lebih rumit sama sekali tidak akan tergambar dari hanya membandingkan sebagian sisi dari produk sistem pendidikan. Sebetulnya ini diskusi yang sama terjadi saat dulu banyak orang menentang hanya mengukur kelulusan sekolah dnegan UN.

Kedua, karena yang dibandingkan memiliki fitur dan kondisi yang berbeda-beda, tidak ada kontrol dan penyamaan bobot atau kriteria. Misalnya salah satunya adalah input dan besaran sistem pendidikan. Negara yang memiliki ratusan juta penduduk tentu tidak akan adil jika dibandingkan dengan negara kota atau negara kecil yang jumlah penduduknya sedikit. Belum lagi bicara luas dan faktor kondisi sosio ekonomi. Sementara dalam konteks standar internasional yang dibandingkan adalah rata-rata nilai nasional.

Membandingkan capaian Finalndia yang rata-rata tingkat kemiskinannya di sekolah dibawah 5% tentu akan beda dengan AS yang rata-rata kemiskinan di sekolahnya 10% misalnya. Sebagai negara yang besar ketimpangan kondisi kesejahteraan antar negara bagian itu berbeda-beda, kualitas rata-rata sekolah di Massachuset jauh lebih baik dibanding misalnya kualitas di negara bagian Ohio. Bahkan beberapa peneliti membuat kajian dan mengolah kembali data skor dari Pisa dengan mengontrol perbandingan rata-rata sekolah dengan penyesuaian persamaan tingkat kemiskinan. Hasilnya jika dibandingkan antara sekolah dengan rata-rata murid miskin 5% ternyata peringkat sakolah AS berada di jajaran atas rangking PISA.

Nah, karena mendapat perspektif seperti ini, sebetulnya logika yang sama bisa berlaku dengan jika kita membandingkan kualitas pendidikan Indonesia dengan negara lain. Kalo mau adil sebelum membandingkan harus disamakan dulu kriteria dan saringannya. Atau mungkin sudah ada juga yang membuta penelitian soal itu? Menarik juga ya?

Sebetulnya diskusi ini hampir sama dengan kalo kita ngobrolin soal GDP. Secara total GDP Indonesia itu terbesar di ASEAN, tapi kalo dibagi per kapita (per kepala) kita ini nomer empat setelah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand.
  
Ini aja dulu lah, ini trigger aja, pertanyaan pemantik karena di FB masih ada aja, termasuk saya dulu yang menyebarkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia ini sangat terpuruk. Belum tidur udah jam 7 pagi.

Post a Comment

Thanks to visit my blog
Terima kasih sudah berkunjung